Menteri Pertanian Suswono mengklaim Indonesia mengalami defisit produksi kakao, setelah bertumbuhnya industri pengolahan. Oleh karena itu, impor kakao sebagai bahan baku harus dipermudah.

“Produksi 500.000 hingga 600.000 ton per tahun, industri kebutuhannya sekitar 700.000 ton. Artinya, importasi kakao untuk menutup kapasitas produksi yang ada, sepanjang itu saja,” ujar Suswono ditemui di International Trade and Investment Summit 2014 yang diselenggarakan APKASI, di Jakarta, Senin (14//4/2014). dikutip dari KOMPAS.COM

Suswono menjelaskan, rencana pemerintah untuk menghapus bea masuk importasi kakao adalah demi mencukupi kebutuhan industri kakao. “Kami dulu perjuangkan bea keluar supaya bijih-bijih kakao tidak diekspor mentah. Dampaknya bagus, yaitu muncul industri pengolahan. Dengan ini ternyata produksi dalam negeri belum mencukupi,” terang politisi PKS itu.

Ditanya mengapa tidak meningkatkan produksi namun malah melonggarkan impor, Suswono memastikan kebijakan ini hanya bersifat sementara waktu. Manakala produksi kakao nasional mencukupi kebutuhan industri, maka bea masuk sebesar 5 persen kembali bisa diterapkan.

Dia optimistis, dalam dua tahun ke depan akan ada peningkatan produksi kakao dari program Gerakan Nasional (Gernas) kakao. “Kalau produksi meningkat, tentu saja tidak ada alasan industri perlu tambahan dari luar atau impor,” kata dia. 

Usulan penghapusan bea masuk kakao ini berasal dari Kementerian Perdagangan. Guna menjamin petani kakao tidak mengalih fungsikan lahannya pada komoditas lain, pemerintah hanya akan memberikan izin impor pada importir produsen.

Di sisi lain, agar harga di tingkat petani tidak jatuh lantaran importasi kakao, pemerintah juga akan menetapkan harga kakao di tingkat petani.

“Saya sudah katakan ke Mendag (M Lutfi), sepanjang ada jaminan harga di tingkat petani, petani tidak perlu khawatir. Kalau terjadi penekanan harga di tingkat petani, kita akan berlakukan kembali bea masuk,” pungkas Suswono.