Advertisements Kutim – Mendorong produktivitas petani swadaya kini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. buktinya, salah satu anak pt sinar mas agro resources and technology (smart) tbk., berlokasi di kalimantan timur telah bermitra dengan petani swadaya, kini kebun sawit swadaya itu pun telah berproduktivitas tinggi. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tercatat sangat pesat, jika tahun 1980 masih sekitar 294.560 ha, maka tahun tahun 2014 ini diperkirakan telah […]
Advertisements Kutim – Kemitraan yang dikembangkan pt sinar mas agro resources and technology (smart) tbk., rupanya tidak hanya berupa jual-beli tbs, sebab termasuk pula membantu memasok bibit, pupuk hingga peminjaman alat berat untuk mitra petani swadaya. Suhendar (50), dari Desa Marga Mulya, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur itu kini sudah memiliki rumah bak istana raja, berdiri diatas lahan sekitar 300 meter persegi, dibangun dengan corak ornamen ala Eropa […]
Advertisements NIGERIA – Pemerintah Nigeria diprediksi memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekonomi negara dengan mengumpulkan dana sekitar US$ 20 juta per tahun, setelah sepakat memberlakukan pengenaan pajak penyesuaian sebanyak 25% dari kegiatan impor minyak sawit. Head of Sales and Marketing of the Ghana Oil Palm Development Company Limited (GOPDC), Gangadhar Shetty mengatakan kepada B & FT, beberapa waktu lalu, cara itu di samping pungutan 10% dari skim Common External […]
Advertisements NANGA PINOH – Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Melawi meminta kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk lebih memperhatikan penetapan wilayah inti dan plasma. Mulai dari pola kemitraan yang harus lebih jelas serta penetapan kebun plasma yang mestinya sudah disiapkan maksimal setahun setelah membangun kebun inti. Karena persoalan ini yang sering kali memunculkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Karena kata Kepala Dishutbun Melawi, Nahru, Kamis (7/5/2015), selama […]
Advertisements 14May2013No Comments Oleh Andi Fachrizal, Christopel Paino dan Indra Nugraha, May 8, 2013 6:07 am Bekas hutan di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Tahun lalu kawasan ini masih hutan dengan pohon-pohon kokoh berdiri. Kini, sudah siap digarap menjadi kebun sawit. Jadi, moratorium hutan dan lahan perlu dilanjutkan dengan penguatan perbaikan tata kelola kehutanan, tak hanya setop pemberian perizinan. Foto: Sapariah Saturi “Menghitung hari, detik demi detik…Masa kunanti apa kan […]
Advertisements PEKANBARU – Beberapa perusahaan di Provinsi Riau mendesak untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, karena dianggap merugikan perusahaan khususnya sawit dan HTI.Terutama dalam aturan penetapan debit air diarea gambut dengan ketinggian 0,4 meter (40cm)Namun demikian, kata Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, bahwa kerugian yang dialami perusahaan dinilai belum seberapa dibanding kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan yang terjadi di Riau. […]
Advertisements 08May2013No Comments Fokus Pada ISPO, Tentukan Standar Minyak Sawit SendiriKamis, 06/10/2011 Jakarta – Langkah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sebagai asosiasi yang secara resmi keluar dari Forum Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak 29 September silam tidak perlu dirisaukan. Pasalnya, dengan keluarnya Gapki, kerugian lebih besar justru dialami RSPO. Ibarat kata, RSPO tanpa Gapki seperti senapan tanpa peluru. RSPO akan rugi besar tanpa Gapki lantaran […]
Advertisements Berita cuplikan ini merupakan sebuah gambaran pengalaman masa lalu agar bisa diambil hikmahnya sehingga bisa mendapatkan gambaran antisipasi untuk masa datang. Dahulu, bagi banyak orang di Riau, menjadi petani sawit merupakan pekerjaan yang sangat menggiurkan. Sebab, hanya dengan bermodalkan dua hektare kebun sawit saja, mereka sudah bisa menerima penghasilan bersih Rp 5 juta sampai Rp 6 juta sebulan, tanpa harus banyak bekerja. Apalagi, jika memiliki sampai 10 […]
Advertisements PEKANBARU – Beberapa perusahaan di Provinsi Riau mendesak untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, karena dianggap merugikan perusahaan khususnya sawit dan HTI.Terutama dalam aturan penetapan debit air diarea gambut dengan ketinggian 0,4 meter (40cm)Namun demikian, kata Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, bahwa kerugian yang dialami perusahaan dinilai belum seberapa dibanding kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan yang terjadi di Riau. […]
Advertisements NANGA PINOH – Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Melawi meminta kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk lebih memperhatikan penetapan wilayah inti dan plasma. Mulai dari pola kemitraan yang harus lebih jelas serta penetapan kebun plasma yang mestinya sudah disiapkan maksimal setahun setelah membangun kebun inti. Karena persoalan ini yang sering kali memunculkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Karena kata Kepala Dishutbun Melawi, Nahru, Kamis (7/5/2015), selama […]
