Para pengusaha kelapa sawit yang memiliki lahan puluhan ribu hektar harus bersikap adil kepada petani. Dengan begitu akan terjadi pemerataan kesejahteraan.

(MEDBUN.NET) – Para pengusaha kelapa sawit harus bersikap adil terhadap para petani kelapa sawit, khususnya para petani plasma. Pengusaha yang telah memiliki puluhan hingga ratusan ribu hektar harus membagikan lahannya kepada petani plasma, sehingga terjadi pemerataan.

“Gejolak akan timbul karena ketidakadilan. Karena itu para pengusaha kelapa sawit harus bersikap adil kepada para petani kelapa sawit,” tegas Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan di depan para anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) usai pengukuhan pengurus Gapki periode 2015- 2018, di Jakarta, akhir April lalu.

Menurut Luhut, selama ini para pengusaha kelapa sawit sudah memiliki puluhan hingga ratusan ribu hektar kebun kelapa sawit. “Sekarang saatnya para pengusaha kelapa sawit berbagi lebih banyak dengan masyarakat dan petani kelapa sawit, sehingga akan terwujud keadilan yang lebih merata,” tegasnya.

Dalam program pengembangan daerah perbatasan, Luhut mengatakan, pemerintah antara lain akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Untuk itu kepada para pengusaha kelapa sawit harus memberikan kesempatan kepada masyarakat lebih luas untuk menjadi petani plasma kelapa sawit.

Luhut meminta, dalam pengembangan daerah perbatasan pengusaha agar memberikan lahan kepada petani plasma lebih dari 2 hektar. “Perusahaan inti cukup menjadi pengelola kebun secara minoritas saja, sehingga keadilan akan lebih merata dan lebih kuat karena petani kelapa sawit menjadi lebih sejahtera,” ujarnya.

Pemerintahan saat ini, lanjut Luhut, sangat memperhatikan keberadaan industri kelapa sawit. Pemerintah akan mendukung dan membantu setiap upaya pengembangan industri kelapa sawit. Namun para pengusaha kelapa sawit juga harus bersikap adil, dan mendukung program pemerintah juga.

Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, produk minyak sawit dan turunannya akan menjadi kunci untuk mencapai kemandirian ekonomi. Karena itu seluruh pemangku kepentingan, terutama pengusaha dan pemerintah harus bekerja lebih erat dan sinergis untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia.

Menurut Joko, kunci kemandirian ekonomi adalah tercapainya swasembada pangan dan ketahanan energi. “Saat ini dan di masa mendatang, sektor kelapa sawit memegang peran penting dalam mencapai kedua hal tersebut,” ujar Direktur PT Astra Agro Lestari yang terpilih sebagai Ketua Umum Gapki pada Musyawarah Nasional IX pada akhir Februari lalu.

Joko menyebutkan, produksi minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada akhir 2014 lalu mencapai 31,5 juta ton. Produksi tersebut tetap mengukuhkan posisi Indonesi sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Sedangkan jumlah tenaga kerja, petani dan pihak lain dalam mata rantai industri kelapa sawit mencapai lebih 5 juta orang. Sedangkan sumbangan devisa ekspor produk minya sawit mentah dan turunannya pada periode yang sama mencapai sekitar USD 21 miliar.

Joko menegaskan, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia selain terus mengembangkan sektor kelapa sawit. “Selain sebagai bahan baku pangan, ke depan permintaan sawit juga semakin besar sebagai bahan baku eneri (biofuel),” tukasnya.

Terkait dengan itu, lanjut Joko, program mandatori biofuel dari pemerintah menjadi salah satu peluang bagi sektor kelapa sawit untuk memperkuat pasar domestik. Apalagi saat ini masih terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah pasar utama CPO dari Indonesia, yaitu India, China dan Uni Eropa.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan mandatori pencampuran bahan bakar nabati (BBN) dalam bahan bakar minyak (BBM) sebesar 15 persen (B15) mulai 1 April. “Hanya saja peraturan resminya sampai sekarang masih belum keluar. Kita masih menunggu,” ujar Joko.