Pemerintah tidak boleh latah mengikuti keinginan negara lain supaya perluasan lahan sawit dimoratorium. Apabila benar berjalan, moratorium akan menabrak aturan investasi yang dibuat pemerintah.

“Menko Perekonomian jangan latah mengikuti keinginan Bos Unilever. Indonesia ini berbeda dengan negara maju yang teknologinya sudah maju dan riset kita bagus.  Moratorium ini latah karena desakan asing karena negara maju selalu mendesaknya,” kata Firman Subagyo.

Statement Firman Subagyo ini menyikapi pernyataan Sofyan Djalil selaku Menteri Bidang Perekonomian RI pasca pertemuan CEO Unilever Global Paul Polman dan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Februari 2015. Waktu itu, Sofyan Djalil menyebutkan pemerintah sedang membuat kajian mendalam mengenai penghentian sementara (moratorium) perluasan lahan sawit. Pasalnya, luas lahan sawit sekarang ini sudah mencapai 10 juta hektare.

Firman Subagyo mengingatkan Sofyan Djalil sebaiknya tidak mengeluarkan pernyataan moratorium karena menerima petinggi  Unilever. Yang menarik, kenapa buat statement setelah pertemuan bos unilever. Harus dipahami, bahwa  minyak nabati   tidak mampu bersaing dengan CPO karena kualitasnya sudah terbukti lebih bagus.

Dia mengingatkan bahwa industri kelapa sawit kerap dikaitkan  perusakan lingkungan padahal itu belum tentu benar. Itu sebabnya, negara ini harus mewaspadai arah globalisasi  dimana kompetisi bunga matahari dan minyak nabati lainnya tidak bisa ditandingi CPO.

“Untuk itu, jangan sampai pemerintah latah dalam membuat kebijakan. Dalam tata kelola, aspek ekonomi dan lingkungan diperhatikan serta aspek sosial mendapatkan perlakuan sama. Sehingga akan terjadi sustainable dalam pembangunan sawit,” paparnya.  

Lebih lanjut, kata Firman, dalam sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah sebaiknya tidak mematikan hak rakyat dan pelaku usaha yang dilindungi regulasi. Maka, hak hidup pengusaha nasional yang menjadi supporting pendapatan negara, itu tetap jadi perhatian pula. Pemerintah harus paham dan menyadari bahwa sektor pertanian termasuk di dalamnya perkebunan menjadi sumber pendapatan negara.

Politikus Partai Golkar ini menyebutkan dalam membuat regulasi hendaknya pemerintah tidak  seperti orang mimpi. Jadi, bangun tidur langsung membuat kebijakan. Padahal, seharusnya ada kajian mendalam dan pemangku kepentingan diajak bicara

(Lebih lengkap silakan baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Maret 2015)