JAKARTA – GAPKI menentang usulan pemerintah yang ingin melakukan moratorium karena lahan perkebunan kelapa sawit, karena kekhawatiran pasokan dan produktivitas komoditas tersebut.
Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan wacana itu mencuat setelah Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan pembicaraan dengan asosiasi tersebut beberapa waktu lalu.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan tiga poin bahwa usulan moratorium ekspansi lahan patut dilakukan.
Pertama, pasar minyak nabati dunia menunjukkan gejala kelebihan pasokan setelah beberapa negara mengurangi impor minyak nabati pada tahun lalu, karena perekonomian dunia dan harga minyak dunia yang belum membaik
Kedua, pemerintah menyatakan ekspansi lahan kebun sawit tidak diperlukan karena produktivitas kelapa sawit nasional masih bisa digenjot melalui intensifikasi daripada harus menambah lahan.
Ketiga, ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit tidak diperlukan sebagai salah satu jalan meredam kampanye negatif terkait perkebunan kelapa sawit yang dinilai merusak alam.
Terkait kondisi over supply, Joko menjelaskan harga minyak nabati yang kini tertekan karena harga minyak bumi justru menjadi peluang agar minyak sawit mentah (CPO) mendominasi pasar global.
Pasalnya, meskipun selisih harga antara CPO dan minyak kedelai semakin dekat, minyak sawit masih diuntungkan dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.
Saat ini, biaya produksi CPO mencapai US$ 300-US$ 500 per ton, sedangkan minyak kedelai di atas US$ 700 per ton. Adapun, harga CPO saat ini US$ 665 per ton dan gap harga antara keduanya berkisar US$ 50-60 per ton.
Joko meyakini minyak nabati sebagai kebutuhan pokok untuk makanan di seluruh dunia, maka konsumsi terus tumbuh hingga 2020. Artinya, hal tersebut menguntungkan CPO yang tetap untuk karena biaya produksi lebih kecil walaupun tekanan harga sedang melanda dunia.
“Sejeleknya sawit masih punya margin [keuntungan]. Pasar yang masih tumbuh ini akan bisa diisi oleh sawit, karena lebih kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Over supply tidak akan terjadi,” katanya, Jumat (13/3).
Sumber berita: bisnis indonesia
Artikel Terkait Lainnya
JAKARTA – Dewan Karet Indonesia optimistis dapat meningkatkan serapan karet alam domestik hingga 1 juta ton per tahun dari total produksi karet alam Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun. Hal ini asalkan pemerintah serius mengimplementasikan instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam pascapenerbitannya, yakni mewajibkan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah […]
Uni Eropa mengapresiasi terhadap kebijakan Indonesia dalam menerapkan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri kelapa sawit. Sehingga produk kelapa sawit aman bagi kesehatan dan juga ramah lingkungan. Kepala Sekretariat ISPO Herdrajat Natawidjaya mengatakan, apresiasi Uni Eropa kepada Indonesia tercermin dalam menerima delegasi Indonesia pada sosialisasi ISPO di negara Eropa, seperti Belanda, Belgia, […]
Keputusan pemerintah menjalankan dan mengelola dana minyak sawit akan membawa dampak bagi perkembangan industri minyak sawit di masa depan. Terutama ketika industri minyak sawit menghadapi situasi sulit seperti sekarang. Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil Conference yang ke 11. Indikator berada dalam situasi sulit ditunjukkan dengan harga […]
Jusuf Kalla saat membuka IPOC di BaliAda 4 hal yang harus dilakukan oleh industri kelapa sawit Indonesia yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, devisa yang dihasilkan semuanya disimpan di dalam negeri, memperhatikan lingkungan dan meningkatkan nilai tambah dengan membangun industri hilir. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil […]
Malaysia dan Indonesia masing-masing akan menanamkan US$5 juta untuk operasi-operasi awal badan minyak kelapa sawit gabungan yang baru, yang tugas-tugasnya termasuk menstabilkan harga dan mengelola tingkat pasokan, menurut pihak berwenang di kedua negara Sabtu (21/11). Sekretariat dewan akan berlokasi di Jakarta dan keanggotaan akan diperluas ke seluruh negara-negara penanam kelapa sawit, termasuk Brazil, Kolombia, Thailand, […]
