PRODUKSI cabai kita melimpah, bahkan surplus, tetapi mengapa harga cabai belakangan ini masih mahal? Pertanyaan ini wajar menggelayut di benak masyarakat, seperti halnya harga cabai yang masih bertengger di angka Rp100 ribu per kilogram.

Analis pangan menyebutkan cabai adalah tanaman musiman, dan rentan terhadap cuaca sehingga suatu saat ( saat musim hujan seperti sekarang ini), stok dari daerah produsen menurun. Akibatnya terjadi kenaikan harga.

Analisa lain mengatakan kenaikan harga cabai yang berlipat ganda disebabkan adanya permainan harga akibat panjangnya mata rantai distribusi dari sentra produksi ke konsumen.

Apapun alasannya, harga cabai masih tinggi dan sampai kemarin belum terkendali. Kalau di tingkat grosir seperti Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harganya masih Rp 100 ribu per kilogram, lantas berapa besar sampai ke tangan konsumen. Inilah problema yang menambah ‘derita’ bagi ibu rumah tangga.

Disebut menambah karena ada kebutuhan lain yang memerlukan suntikan anggaran menyusul kenaikan tarif listrik bagi rumah tangga sederhana , kapasitas 900 VA dan kenaikan tarif yang lain di awal tahun ini.

Terkait dengan melonjaknya harga cabai, kami berpendapat, pengendalian harga harus segera dilakukan, tentu saja bukan dengan mengimpor dari negara lain.

Impor bukan solusi, malah bisa dituding sebagai kebijakan tidak prorakyat apalagi alasannya tidak tepat.

Berdasarkan data, produksi tahunan cabai Indonesia sekitar 1.378.000 ton – 1,5 juta ton. Kebutuhan dalam negeri antara 800.000 – 900. 000 ton, sehingga untuk cabai terjadi surplus 600.000 ton, berpotensi untuk ekspor.

Operasi pasar juga hanya bersifat sementara untuk menyelesaikan problema kenaikan harga. Penanganan masalah pangan harus dilakukan dengan menyelesaikan akar masalahnya, bukan berupa kebijakan instan.

Kewajiban bagi negara melindungi warganya dari permainan harga komoditas pertanian. Kami meyakini pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok karena ditunjang dengan anggaran kedaulatan pangan yang jumlahnya mencapai Rp70 triliun ( dalam APBN 2016).

Ketua DPR, Setya Novanto, mendorong pemerintah membentuk Badan Pengelola Pangan Nasional (BPPN), sebagai institusi baru yang bertugas mengendalikan harga pangan.

Kelembagaan baru boleh saja dibentuk, tetapi yang terpenting adalah tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.Jangan karena lembaga baru maka anggaran kedaulatan pangan banyak tersedot untuk belanja pegawai dan fasilitas kelembagaan.Karena itu yang lebih utama adalah sinkronisasi kebijakan dalam melindungi rakyat agar tidak terombang ambing dengan kenaikan harga. ( *).