(Berita Daerah – Nasional) Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Yusni Emilia Harahap menyampaikan bahwa Permentan Nomor 67/2014 tentang persyaratan mutu dan pemasaran biji kakao bertujuan untuk meningkatkan mutu kakao nasional.
Ditetapkannya regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing biji kakao Indonesia, mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri, memberikan perlindungan pada kosumen dan peredaran biji kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu.
Yusni di Makasaar, Kamis (13/8) mengungkapkan tujuan utama dari Permentan itu adalah meningkatkan mutu kakao Indonesia, untuk itu seluruh pihak diharapkan bahu-membahu menjalankannya agar Indonesia bisa berjaya pada komoditas kakao. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia sebagai peringkat ketiga pengekspor kakao terbesar di dunia.
Posisi Indonesia ini masih ada dibawah 2 negara dari Benua Afrika yaitu Pantai Gading dan Ghana yang menempati posisi pertama dan kedua sebagai eksportir kakao terbesar di dunia. Untuk dapat meningkatkan posisi Indonesia, maka dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak mulai dari hulu hingga hilir.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dirjen PPHP berharap agar para peserta sosialisasi Permentan yang terdiri dari para kepala dinas, penyuluh, petani dan pengusaha dari Sulawesi, Sumatera, Jawa dan Maluku dapat menyimak dengan baik dan kemudian diimplementasikan di lapangan karena Permentan tersebut sudah mulai diberlakukan pada tahun 2016 mendatang.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh PPHP Kementerian Pertanian, luas areal tanaman kakao Indonesia mencapai 1,7 juta hektare. Dari luas tanaman kakao tersebut, sebanyak 1,1 juta hektare diantaranya tersebar merata di enam provinsi di Sulawesi. Sedangkan total produksi kakao nasional tercatat sebesar 750 ribu ton dan sekitar 70 persen diantaranya disumbang dari Sulawesi.
Sebelumnya Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan jika industri pengolahan kakao dan cokelat di Indonesia mengalami pertumbuhan positif yang terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut dimana tahun 2015 ini mencapai 19 perusahaan, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 15 perusahaan.
Kapasitas industri pengolahan kakao juga terut meningkat dari sebelumnya 345 ribu ton menjadi 765 ribu ton per tahun dengan kenaikan investasi mencapai 350 juta dolar AS. Kondisi ini membuat pemerintah menjadikan industri kakao sebagai salah satu andalan bagi Indonesia karena berperan strategis bagi perekonomian nasional.
Tercatat pada tahun 2013 lalu Indonesia mampu mengekspor biji kakao mencapai 188 ribu ton ke berbagai negara dengan pasar terbesarnya adalah Malaysia yang menyerap 126 ribu ton biji kakao Indonesia atau 67 persen dari total ekspor biji kakao Indonesia.
Sumber berita: beritadaerah.co.id
Artikel Terkait Lainnya
JAKARTA – Dewan Karet Indonesia optimistis dapat meningkatkan serapan karet alam domestik hingga 1 juta ton per tahun dari total produksi karet alam Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun. Hal ini asalkan pemerintah serius mengimplementasikan instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam pascapenerbitannya, yakni mewajibkan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah […]
Uni Eropa mengapresiasi terhadap kebijakan Indonesia dalam menerapkan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri kelapa sawit. Sehingga produk kelapa sawit aman bagi kesehatan dan juga ramah lingkungan. Kepala Sekretariat ISPO Herdrajat Natawidjaya mengatakan, apresiasi Uni Eropa kepada Indonesia tercermin dalam menerima delegasi Indonesia pada sosialisasi ISPO di negara Eropa, seperti Belanda, Belgia, […]
Keputusan pemerintah menjalankan dan mengelola dana minyak sawit akan membawa dampak bagi perkembangan industri minyak sawit di masa depan. Terutama ketika industri minyak sawit menghadapi situasi sulit seperti sekarang. Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil Conference yang ke 11. Indikator berada dalam situasi sulit ditunjukkan dengan harga […]
Jusuf Kalla saat membuka IPOC di BaliAda 4 hal yang harus dilakukan oleh industri kelapa sawit Indonesia yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, devisa yang dihasilkan semuanya disimpan di dalam negeri, memperhatikan lingkungan dan meningkatkan nilai tambah dengan membangun industri hilir. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil […]
Malaysia dan Indonesia masing-masing akan menanamkan US$5 juta untuk operasi-operasi awal badan minyak kelapa sawit gabungan yang baru, yang tugas-tugasnya termasuk menstabilkan harga dan mengelola tingkat pasokan, menurut pihak berwenang di kedua negara Sabtu (21/11). Sekretariat dewan akan berlokasi di Jakarta dan keanggotaan akan diperluas ke seluruh negara-negara penanam kelapa sawit, termasuk Brazil, Kolombia, Thailand, […]