JAKARTA – Pemerintah akan memungut dana bagi eksportir kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) mulai 1 Juli mendatang. Hal ini diakui merupakan dukungan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan serta pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca.
“Proses pungutan dana berlaku per 1 Juli mendatang,” ujar menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Senin (15/6/2015).
Pungutan tersebut nantinya akan dikelola oleh badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau CPO Fund yang menjadi tindak lanjut Peraturan Presiden No. 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Mei lalu.
“Kami buat dewan pengawas terdiri dari 9 orang, ada 4 direksi yang dipimpin Bayu Krisnamurthi,” kata Sofyan.
CPO Fund ini juga diakui Sofyan akan bergerak secara transparan mengenai dana yang akan dikelolanya. “Seperti reksadana, dan dikelola bank kustodian,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, kebijakan BLU dana kelola sawit ini merupakan bagian paket kebijakan pemerintah untuk mengurangi current account defisit. Selain itu, pembentukan BLU tersebut disinyalir dapat meningkatkan biodiesel dalam negeri.
Nantinya, eksportir kan dikenai pungutan USD10 hingga USD40 untuk produk turunan CPO. Kemudian sebesar USD50 untuk produk CPO murni.
Badan pengelola ini juga berguna untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, membantu memberikan insentif agar terjadi proses peremajaan (replanting) perkebunan sawit rakyat, mendorong penelitian dan pengembangan kelapa sawit, promosi kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya itu, pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dari bagan baku hasil industri sawit juga akan dikelola oleh badan tersebut.
Sumber berita: okezone.com
Newer news items:
Older news items:
Artikel Terkait Lainnya
JAKARTA – Dewan Karet Indonesia optimistis dapat meningkatkan serapan karet alam domestik hingga 1 juta ton per tahun dari total produksi karet alam Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun. Hal ini asalkan pemerintah serius mengimplementasikan instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam pascapenerbitannya, yakni mewajibkan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah […]
Uni Eropa mengapresiasi terhadap kebijakan Indonesia dalam menerapkan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri kelapa sawit. Sehingga produk kelapa sawit aman bagi kesehatan dan juga ramah lingkungan. Kepala Sekretariat ISPO Herdrajat Natawidjaya mengatakan, apresiasi Uni Eropa kepada Indonesia tercermin dalam menerima delegasi Indonesia pada sosialisasi ISPO di negara Eropa, seperti Belanda, Belgia, […]
Keputusan pemerintah menjalankan dan mengelola dana minyak sawit akan membawa dampak bagi perkembangan industri minyak sawit di masa depan. Terutama ketika industri minyak sawit menghadapi situasi sulit seperti sekarang. Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil Conference yang ke 11. Indikator berada dalam situasi sulit ditunjukkan dengan harga […]
Jusuf Kalla saat membuka IPOC di BaliAda 4 hal yang harus dilakukan oleh industri kelapa sawit Indonesia yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, devisa yang dihasilkan semuanya disimpan di dalam negeri, memperhatikan lingkungan dan meningkatkan nilai tambah dengan membangun industri hilir. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil […]
Malaysia dan Indonesia masing-masing akan menanamkan US$5 juta untuk operasi-operasi awal badan minyak kelapa sawit gabungan yang baru, yang tugas-tugasnya termasuk menstabilkan harga dan mengelola tingkat pasokan, menurut pihak berwenang di kedua negara Sabtu (21/11). Sekretariat dewan akan berlokasi di Jakarta dan keanggotaan akan diperluas ke seluruh negara-negara penanam kelapa sawit, termasuk Brazil, Kolombia, Thailand, […]
