Advertisements
16
May
2013
No Comments
Perkebunan kelapa sawit menduduki peringkat pertama penyebab konflik sumber daya alam dan agraria yang terjadi di Indonesia saat ini. Di Indonesia ada tujuh provinsi yang memiliki konflik besar.
Demikian diungkapkan organisasi HuMa, dalam Outlook Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria yang dikeluarkan Jumat (15/2), di Jakarta.
Provinsi yang memiliki konflik terbesar adalah Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan 67 kasus. Disusul Jawa Tengah (Jateng) dengan 36 kasus, Sumatera Utara (Sumut) 16 kasus, Banten 14 kasus, Jawa Barat (Jabar) 12 kasus, Kalimantan Barat (Kalbar) 11 kasus, dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 10 kasus.
Data HuMa menunjukkan, terdapat 232 konflik sumber daya alam dan agraria. Konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Luas area konflik mencapai 2.043.287 hektare (ha), atau lebih dari 20.000 kilometer persegi (km2).
HuMa mencatat sebanyak 91.968 orang dari 315 komunitas telah menjadi korban dalam konflik sumber daya alam dan agraria.
“Total konflik terdapat 232 kasus, konflik perkebunan sawit menduduki posisi pertama dengan 118 kasus,” papar juru bicara HuMa Widiyanto, Kamis (14/2), seperti dilansir sinarharapan.com.
Konflik pada bidang kehutanan menyusul dengan jumlah 72 kasus, dengan luasan konflik mencapai 1.266.449 ha. Konflik pada kehutanan ini menunjukkan tren meningkat. Seperti catatan pada 2011 dirilis total area konflik seluas 800.000 ha, dan tahun 2012 hampir mencapai 1,3 ha. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik terkait kehadiran perkebunan kelapa sawit.
Faktor tersebut di antaranya keberpihakan pemerintah terhadap pemodal besar. Selain itu, ada keinginan mengembangkan komoditas tertentu seperti sawit. Di sisi lain, pola kerja sama tidak seimbang antara perusahaan dan petani plasma. Tata ruang juga mengakibatkan konflik antara pemilik modal dan masyarakat.
Dari sisi pelaku, perusahaan lintas sektoral menduduki peringkat pertama penyebab konflik besar. Jumlahnya sekitar 69 persen. Sedangkan, perhutani menduduki pelaku penyebab selanjutnya dengan jumlah 13 persen. Taman nasional atau Kementerian Kehutanan (Kemenhut) 9 persen. Pemerintah Daerah (Pemda) dengan persentase 3 persen dan instansi lain termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 1 persen.
Hasil outlook ini merupakan penilaian yang dilakukan HuMa selama enam tahun terakhir, sejak 2006 hingga 2012.
Menurut Widianto, jika tidak ada perubahan yang mendasar dalam penyelesaian, konflik diprediksi akan terus meningkat di masa mendatang. “Ada tren yang cukup kuat, konflik yang dulu bersifat laten berubah menjadi manifes,” katanya.
Banyak konflik yang awalnya terjadi secara diam-diam, tiba-tiba meletus ke permukaan, seperti terjadi di Mesuji-Lampung Utara, Ogan Ilir, Kebumen, hingga Sumbawa. Sebelumnya berbagai pihak juga menyebutkan makin tingginya konflik di Indonesia.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) menyatakan terdapat peningkatan konflik dari tahun 2011 dan 2012. Hal itu terlihat dari adanya peningkatan laporan hingga 10 kasus per minggu tahun 2012.
Pihak ilmuwan juga menyebutkan hal serupa. Penyebab konflik adalah keberpihakan pemerintah pada para pemodal.
Sebanyak 153 ilmuwan kemudian menyampaikan petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, mengingat makin tingginya eskalasi konflik pada masa mendatang.
Sumber :
Perkebunan sawit jadi penyebab konflik terbesar di Indonesia
Daftar bacaan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah perkebunan kelapa sawit dapat dibaca di bawah ini :
Artikel Terkait Lainnya
JAKARTA – Manajer Program Hukum dan Masyarakat Epistema Institute, Yance Arizona mengutarakan, eksistensi masyarakat adat sangat perlu diakui negara. Bahkan, tak cukup hanya pengakuan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dilapanagn faktanya masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Yance menyatakan, kalau sebelumnya hutan adat adalah hutan negara, setelah putusan MK 35/2012, hutan adat adalah […]
Advertisements Medan – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan proses eksekusi lahan sawit milik pengusaha DL Sitorus seluas 47 ribu ha di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sudah selesai. Kejaksaan Agung sudah menyerahkan lahan tersebut kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Perkara DL Sitorus menyangkut barang bukti seluas 47 ribu ha sudah diserahkan secara […]
KOTA KINABALU – Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Ewon Ebin mengatakan, salah satu dari tiga proyek yang memanfaatkan minyak sawit atau biorefinery di Sabah dan Sarawak, telah disetujui oleh komite Bioeconomy Transformation Programme (BTP). Genting Plantations Berhad bakal berkolaborasi dengan Elevance Renewable Sciences, sebuah perusahaan kimia asal Amerika Serikat, untuk membangun biorefinery. Seperti tulis […]
Advertisements Amerika Serikat – Merujuk laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan dunia, Forest Heroes, menuding perusahaan sawit PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) bertaggung jawab terhadap kerusakan hutan tropis. Sebelumnya PT Astra Agro Lestari Tbk telah berjanji tidak bakal membangun perkebunan kelapa sawit di hutan tropis, tetapi Forest Heroes menganggap janji PT Astra Agro […]
HERSHEY – Perusahaan Hershey, April 2015 melaporkan hasil penggunaan bahan baku dari sumber minyak sawit berkelanjutan, yang didukung lewat kerjasama strategis dengan The Forest Trust (TFT). Tercatat Harshey, telah menggunakan minyak sawit berkelanjutan sebanyak 94% dari semua pabrik yang menggunakan minyak sawit secara global. Kabarya Harshey, sedang melakukan pemetaan rantai pasok hingga ke perkebunan, yang […]
