MEDBUN.NET – Kebijakan pemerintah mewajibkan para pengusaha sawit untuk membayar dana Crude Palm Oil (CPO) dalam waktu dekat akan memberikan dampak yang memberatkan bagi petani. Pasalnya, dengan adanya pungutan sebesar US$ 50 per ton untuk Crude Palm Oil (CPO) dan US$ 30 per ton untuk produk turunan, eksportir akan membebankannya ke pihak yang lebih hulu.
Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS saat ditemui di kantornya seusai rapat penetapan harga TBS, Selasa (14/4), ditakutkan perusahaan akan membebankan biaya pungutan tersebut kepada petani dalam bentuk penambahan biaya produksi. Hal itu juga ditandai dengan berfluktuasi menurunnya harga TBS beberapa minggu ini.
“Kita khawatirkan biaya pungutan tersebut dibebankan kepada petani atau pengusaha akan menurunkan harga beli TBS sebagai bahan baku CPO. Untuk itu, kita berharap hal itu tidak terjadi”ungkap Zulher.
Dana pungutan akan digunakan untuk subsidi bahan bakar nabati yaitu biodiesel berbasis CPO. Pasalnya, harga biodiesel lebih mahal dibandingkan dengan harga solar. Apalagi, seperti dikutip dalam Bisnis.com, pemerintah menaikkan target bauran biodiesel ke dalam solar dari 10% menjadi 15% pada tahun ini. Dengan target 15% pada tahun ini, maka dibutuhkan biodiesel sebanyak 5,3 juta ton. Pengenaan pungutan atau yang diistilahkan CPO supporting fund dipastikan menambah tekanan biaya terhadap petani kelapa sawit. Dampaknya, harga Tandan Buah Segar (TBS) petani akan turun sebagai kompensasi dari pungutan tersebut.
Pada Februari 2014, harga rata-rata bulanan CPO global masih bertengger di US$ 903,4 per ton, sedangkan pada Februari 2015 turun 20% menjadi US$ 678,5 per ton.
Sekedar mencontohkan, saat ini harga CPO internasional berada dikisaran Rp 7.300 per kilogram (kg). Dengan adanya pungutan tersebut, maka setiap 1 kg cpo yang dipasarkan akan dipangkas sekitar Rp 650 per kg.
Artikel Terkait Lainnya
JAKARTA – Dewan Karet Indonesia optimistis dapat meningkatkan serapan karet alam domestik hingga 1 juta ton per tahun dari total produksi karet alam Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun. Hal ini asalkan pemerintah serius mengimplementasikan instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam pascapenerbitannya, yakni mewajibkan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah […]
Uni Eropa mengapresiasi terhadap kebijakan Indonesia dalam menerapkan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri kelapa sawit. Sehingga produk kelapa sawit aman bagi kesehatan dan juga ramah lingkungan. Kepala Sekretariat ISPO Herdrajat Natawidjaya mengatakan, apresiasi Uni Eropa kepada Indonesia tercermin dalam menerima delegasi Indonesia pada sosialisasi ISPO di negara Eropa, seperti Belanda, Belgia, […]
Keputusan pemerintah menjalankan dan mengelola dana minyak sawit akan membawa dampak bagi perkembangan industri minyak sawit di masa depan. Terutama ketika industri minyak sawit menghadapi situasi sulit seperti sekarang. Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil Conference yang ke 11. Indikator berada dalam situasi sulit ditunjukkan dengan harga […]
Jusuf Kalla saat membuka IPOC di BaliAda 4 hal yang harus dilakukan oleh industri kelapa sawit Indonesia yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, devisa yang dihasilkan semuanya disimpan di dalam negeri, memperhatikan lingkungan dan meningkatkan nilai tambah dengan membangun industri hilir. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil […]
Malaysia dan Indonesia masing-masing akan menanamkan US$5 juta untuk operasi-operasi awal badan minyak kelapa sawit gabungan yang baru, yang tugas-tugasnya termasuk menstabilkan harga dan mengelola tingkat pasokan, menurut pihak berwenang di kedua negara Sabtu (21/11). Sekretariat dewan akan berlokasi di Jakarta dan keanggotaan akan diperluas ke seluruh negara-negara penanam kelapa sawit, termasuk Brazil, Kolombia, Thailand, […]
