Oleh Harmoko

TANTANGAN ke depan di bidang pertanian tidak sebatas ancaman krisis pangan global, juga kualitas produk pangan. Tuntutan kualitas pangan tidak saja terpenuhinya nilai gizi tinggi, mengandung cita rasa, bebas dari cemaran, juga produk pangan ramah lingkungan.

Dua tantangan dimaksud ( ancaman krisis pangan dan kualitas pangan) perlu kiranya menjadi catatan bertepatan dengan peringatan Hari Agraria Nasional/ Tani Nasional, hari ini, Senin (24 September).

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa krisis pangan global akan menjadi ancaman serius masa depan.

Bagi kita, Indonesia yang sejak dulu dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduknya hidup di daerah pertanian, semestinya tidak perlu galau atas ancaman krisis pangan.

Boleh jadi, kegalauan mulai menyeruak, setelah kita rutin impor produk pertanian seperti beras, gula, kedelai dan cabai.

Kebijakan impor produk pertanian bagi negara agraris, impor beras bagi negara penghasil beras dapat dipahami jika sifatnya emergency atau alasan keseimbangan, juga dalam kerangka memperkokoh hubungan bilateral, regional dan internasional.

Mengacu kepada data impor yang sudah terpublish selama semester 1 tahun ini sudah impor beras melewati angka 1 juta ton, gula tembus 2 juta ton, kedelai di atas 1 juta ton, bawang putih 117 ribu ton dan cabai sekitar 19 ribu ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) pun menyebutkan nilai impor barang konsumsi sepanjang Januari – Juni sebesar US$8,18 miliar. Komoditas seperti beras, gula dan kedelai menjadi penyumbang terbesar pembelian barang konsumsi dari luar negeri.

Kebijakan impor acap menimbulkan pro-kontra. Bukan soal jumlahnya, tetapi lebih kepada urgen dan tidaknya serta koordinasinya.

Mengacu kepada perkiraan produksi beras hingga akhir tahun ini sebesar 47,29 juta ton lebih dari cukup. Total konsumsi beras sekitar 33,47 juta ton. Angka konsumsi ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan tingkat konsumsi perkapita sebesar 114,6 kilogram.

Sebut saja jumlah penduduk saat ini 165 juta x 114,6 hasilnya sekitar 30 an juta ton. Artinya masih surplus.

Melihat angka ini, lebih- lebih akan datangnya musim panen pada Desember dan Januari, mestinya harga beras akan terkendali. Dengan begitu tak ada alasan impor hingga saat gelaran Pileg dan Pilpres April tahun depan.

Memantapkan ketersediaan pangan, mengendalikan harga pangan menjadi momen penting saat ini untuk mencegah gejolak sosial.Tidak kalah pentingnya dengan menyejahterakan kehidupan petani yang jumlahnya mencapai 40 juta orang.

Meningkatkan taraf hidup petani menjadi prioritas karena sejatinya mereka sebagai pahlawan negeri. Tetap berkarya untuk bertanam padi, menyuplai beras sebagai makanan pokok bangsa sendiri.

Perhatian lebih sudah sepatutnya diberikan kepada petani. Apa lagi di era sekarang ini tantangan pembangunan pertanian kian beragam dan kompleks.

Konversi lahan, ketidakpastian iklim dan kian berkurangnya cadangan air menjadi persoalan tersendiri dalam proses produksi. Belum lagi meningkatnya erosi sumberdaya genetik yang disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman.

Di sisi lain makin berkurangnya jumlah pekerja sektor pertanian menuntut adanya percepatan program regenerasi petani.

Sejak awal para pendiri negeri ini sudah sangat concern meningkatkan kesejahteraan para petani dengan diterbitkannya UU Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. UU tersebut mengatur tentang hakhak dan kewajiban kaum tani. Mengatur hak atas tanah, hak atas sumbersumber agraria untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran petani dan bangsa.

Keberpihakan ditandai pula dengan ditetapkannya 24 September sebagai Hari Tani Nasional melalui Keputusan Presiden Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 No 169/ 1963. Ini mengandung makna akan pentingnya peran dan posisi petani sebagai entitas bangsa. Begitu strategisnya pembangunan pertanian menuntut para petinggi negeri ini melakukan terobosan kebijakan.

Era sekarang, tuntutan produk pangan tidak sebatas pada kuantitas (jumlahnya) yang terpenuhi, tetapi tersedianya pangan berkualitas lebih dari mencukupi.

Ini menuntut adanya peningkatan produktivitas beragam komoditas berkualitas. Produk wajib mematuhi standar mutu yang mencakup nilai gizi terpenuhi, sehat alami, bebas cemaran, dan ramah lingkungan. Tak kalah pentingnya menjaga stabilitas harga dan secara terus menerus meningkatkan taraf hidup petani.

Kita berharap harga kian terkendali, peningkatan kesejahteraan petani semakin pasti guna mendorong proses regenerasi.

Jika harga pangan terus fluktuatif, tidak saja berdampak buruk bagi pembangunan pertanian, juga masyarakat secara keseluruhan. Manakala harga melejit, konsumen menjerit. Harga anjlok, petani ikut terperosok. (*)