PERHATIAN pemerintah tampaknya tersedot pada gonjang-ganjing persoalan hukum dan politik yang terjadi belakangan ini. Kasus dugaan penistaan agama disusul aksi demo sejuta umat serta kegaduhan politik, belakangan ini menyedot perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah.

Padahal ada persoalan yang tidak kalah penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu persoalan ekonomi rakyat. Sudah hampir sebulan ini harga-harga kebutuhan pokok rumah tangga diam-diam terus bergerak naik. Tengok saja di pasar-pasar, hampir semua harga kebutuhan dapur naik.

Seperti sudah menjadi tradisi, kenaikan harga kebutuhan rumah tangga selalu terjadi menjelang tutup tahun, dan makin tak terkendali ketika Natal dan Tahun Baru. Pedagang tak kuasa menahan gejolak kenaikan harga karena memang mengikuti mekanisme pasar. Stok barang kebutuhan tersedia, tapi harga makin liar. Sebut saja harga cabai, kini mencapai Rp70 ribu/kilogram, bawang merah Rp50 ribu/kilogram, belum lagi daging ayam dan kebutuhan lainnya.

Pemerintah tidak boleh memandang sepele persoalan ini karena menyangkut daya beli masyarakat. Selain konsumen menjerit, petani juga tidak menikmati keuntungan lebih dari mahalnya harga komoditas pertanian. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sudah paham betul masalah ini. Semestinya sudah mengambil langkah-langkah pencegahan supaya harga tidak semakin liar.

Fluktuasi harga bahan pangan memang sangat tajam, dan penyebabnya bukan cuma bersumber pada suply dan demand saja, melainkan banyak komponen. Persoalan distribusi misalnya, rantai pemasaran yang panjang, peran tengkulak, tata niaga yang buruk, dan dan banyak faktor lainnya.

Kalau ini dibiarkan, selain daya beli masyarakat semakin tergerus, juga mendorong angka inflasi terus bergerak naik. Pada Januari 2016, inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) tercatat 0,51 persen dimana pendorong utamanya adalah kelompok bahan pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, kenaikan inflasi pada Juli 2016 sebesar 0,69 persen, dipicu kenaikan harga pangan sebesar 1,12 persen.

Oleh karena itu pemerintah jangan lamban merespon gejolak kenaikan harga yang membuat rakyat kian sengsara. Strategi dan program jangka pendek segera lakukan guna menstabilkan harga. Salah satunya, gandeng pengusaha retail melakukan operasi pasar, benani distribusi dan tata niaga bahan pangan. Dengan begitu, beban berat rakyat yang kini sedang terhimpit masalah ekonomi, akan sedikit ringan. **