JAKARTA – Dewan Karet Indonesia optimistis dapat meningkatkan serapan karet alam domestik hingga 1 juta ton per tahun dari total produksi karet alam Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun.  Hal ini asalkan pemerintah serius mengimplementasikan instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam pascapenerbitannya, yakni mewajibkan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah menggunakan karet sebagai bahan campuran.

Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane kepada SH, Minggu (6/12), mengatakan rancangan inpres tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam saat ini masih tertahan di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Inpres yang disiapkan Dewan Karet, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) berisi tentang hilirisasi karet alam sehingga menambah permintaan domestik minimun 100.000 ton per tahun.

“Bahkan kami yakin, permintaan domestik (karet) bisa bertambah hingga 500.000 ton per tahun dengan catatan, pemerintah betul-betul menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Kerja sama pemerintah yang dimaksud dalam hal ini dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BPPT dan Kemendag.

Khusus untuk Kemendag, lembaga pemerintahan ini harus mampu mengatur impor barang-barang dari karet itu. “Jika pemerintah serius menjalankan (inpres), diharapkan total serapan domestik tiap tahunnya menjadi 1 juta ton,” katanya.

Dari total produksi karet di Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun, domestik hanya menyerap kurang lebih sekitar 480.000 ton karet per tahun.

Pabrik Pendukung

Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), Daud Husni Batari mengingatkan, jika ingin memperluas penggunaan karet alam untuk infrastuktur, pemerintah harus segera menarik investor untuk membuat pabrik pendukung industri olahan karet alam, seperti pabrik synthetic rubber dan carbon black

Menurutnya, untuk mencampurkan karet alam dengan aspal tidak bisa asal, namun butuh bahan pendukung, seperti synthetic rubber atau zat adiktif lainnya. Sementara itu, industri pendukungnya saat ini belum ada di Indonesia. Sebagai contoh, jika ingin membuat ban dengan karet alam 100.000 ton, dibutuhkan kurang lebih 200.000 ton synthetic rubber sebagai bahan pendukung.

Sebelumnya, Kemendag menyatakan, apabila inpres tersebut diterbitkan, semua proyek infrastruktur pemerintah wajib menggunakan karet sebagai bahan campuran. “Kami sudah berkoordinasi antara kementerian, sekarang sedang diusulkan ada inpres,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kemendag, Bachrul Chairil.

Saat ini, pembahasannya sudah sampai tingkat Kemenko Perekonomian. Setelah di Kemenko Perekonomian selesai, selanjutnya ini akan diusulkan kepada presiden.

Inpres tentang peningkatan penggunaan karet untuk domestik ditargetkan selesai akhir tahun ini. “Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai inpres itu karena memang urgen,” ujarnya.

Sumber berita: sinarharapan.co