JAKARTA – Dewan Karet Indonesia optimistis dapat meningkatkan serapan karet alam domestik hingga 1 juta ton per tahun dari total produksi karet alam Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun. Hal ini asalkan pemerintah serius mengimplementasikan instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam pascapenerbitannya, yakni mewajibkan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah menggunakan karet sebagai bahan campuran.
Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane kepada SH, Minggu (6/12), mengatakan rancangan inpres tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam saat ini masih tertahan di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Inpres yang disiapkan Dewan Karet, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) berisi tentang hilirisasi karet alam sehingga menambah permintaan domestik minimun 100.000 ton per tahun.
“Bahkan kami yakin, permintaan domestik (karet) bisa bertambah hingga 500.000 ton per tahun dengan catatan, pemerintah betul-betul menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Kerja sama pemerintah yang dimaksud dalam hal ini dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BPPT dan Kemendag.
Khusus untuk Kemendag, lembaga pemerintahan ini harus mampu mengatur impor barang-barang dari karet itu. “Jika pemerintah serius menjalankan (inpres), diharapkan total serapan domestik tiap tahunnya menjadi 1 juta ton,” katanya.
Dari total produksi karet di Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun, domestik hanya menyerap kurang lebih sekitar 480.000 ton karet per tahun.
Pabrik Pendukung
Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), Daud Husni Batari mengingatkan, jika ingin memperluas penggunaan karet alam untuk infrastuktur, pemerintah harus segera menarik investor untuk membuat pabrik pendukung industri olahan karet alam, seperti pabrik synthetic rubber dan carbon black
Menurutnya, untuk mencampurkan karet alam dengan aspal tidak bisa asal, namun butuh bahan pendukung, seperti synthetic rubber atau zat adiktif lainnya. Sementara itu, industri pendukungnya saat ini belum ada di Indonesia. Sebagai contoh, jika ingin membuat ban dengan karet alam 100.000 ton, dibutuhkan kurang lebih 200.000 ton synthetic rubber sebagai bahan pendukung.
Sebelumnya, Kemendag menyatakan, apabila inpres tersebut diterbitkan, semua proyek infrastruktur pemerintah wajib menggunakan karet sebagai bahan campuran. “Kami sudah berkoordinasi antara kementerian, sekarang sedang diusulkan ada inpres,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kemendag, Bachrul Chairil.
Saat ini, pembahasannya sudah sampai tingkat Kemenko Perekonomian. Setelah di Kemenko Perekonomian selesai, selanjutnya ini akan diusulkan kepada presiden.
Inpres tentang peningkatan penggunaan karet untuk domestik ditargetkan selesai akhir tahun ini. “Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai inpres itu karena memang urgen,” ujarnya.
Sumber berita: sinarharapan.co
Artikel Terkait Lainnya
Uni Eropa mengapresiasi terhadap kebijakan Indonesia dalam menerapkan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri kelapa sawit. Sehingga produk kelapa sawit aman bagi kesehatan dan juga ramah lingkungan. Kepala Sekretariat ISPO Herdrajat Natawidjaya mengatakan, apresiasi Uni Eropa kepada Indonesia tercermin dalam menerima delegasi Indonesia pada sosialisasi ISPO di negara Eropa, seperti Belanda, Belgia, […]
Keputusan pemerintah menjalankan dan mengelola dana minyak sawit akan membawa dampak bagi perkembangan industri minyak sawit di masa depan. Terutama ketika industri minyak sawit menghadapi situasi sulit seperti sekarang. Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil Conference yang ke 11. Indikator berada dalam situasi sulit ditunjukkan dengan harga […]
Jusuf Kalla saat membuka IPOC di BaliAda 4 hal yang harus dilakukan oleh industri kelapa sawit Indonesia yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, devisa yang dihasilkan semuanya disimpan di dalam negeri, memperhatikan lingkungan dan meningkatkan nilai tambah dengan membangun industri hilir. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil […]
Malaysia dan Indonesia masing-masing akan menanamkan US$5 juta untuk operasi-operasi awal badan minyak kelapa sawit gabungan yang baru, yang tugas-tugasnya termasuk menstabilkan harga dan mengelola tingkat pasokan, menurut pihak berwenang di kedua negara Sabtu (21/11). Sekretariat dewan akan berlokasi di Jakarta dan keanggotaan akan diperluas ke seluruh negara-negara penanam kelapa sawit, termasuk Brazil, Kolombia, Thailand, […]
Pending Dadih PermanaBadan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDM) sudah mengalokasikan 104 Balai Penyuluh Kecamatan/Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan sebagai pangkalan bagi penyuluh pertanian untuk mencapai swasembada gula. Balai-balai penyuluhan ini ada di kecamatan-kecamatan sentra produksi tebu. Pending Dadih Permana, Kepala BPPSDM menyatakan hal ini. Masalah utama yang dihadapi penyuluh pertanian untuk […]
