Jakarta – Pemerintah Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mengembangkan pendekatan yurisdiksi untuk produksi kelapa sawit berkelanjutan. Inisiatif ini diluncurkan dengan penandatangan Deklarasi “Kalimantan Tengah Menuju Pembangunan Pedesaan yang Rendah Emisi” oleh Dr. A. Teras Narang, SH, Gubernur Kalimantan Tengah, pada kegiatan pertemuan tahunan Governor’s Climate and Forest Task Force (Gugus Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan) di Barcelona.

Pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Earth Innovation Institute dan Yayasan Inovasi Bumi dihadiri oleh 16 gubernur dari Asia, Amerika Latin dan Afrika yang berkumpul untuk menemukan solusi untuk menjawab tantangan dunia antara lain perubahan iklim, deforestasi dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Kehadiran para gubernur mewakili negara dan provinsinya merepresentasikan 25% hutan tropis dunia, termasuk di dalamnya mencakup 75% dari hutan Brazil dan lebih dari separuh hutan di Indonesia dan Peru.

Pada umumnya sertifikasi dilakukan pada satu area perkebunan/pabrik kelapa sawit milik perusahaan atau petani sawit, yang mana seringkali mengalami kesulitan untuk menerapkan ketentuan deforestasi dan emisi gas rumah kaca.

Melalui pendekatan yurisdiksi, sertifikasi produksi kelapa sawit dilakukan di dalam wilayah provinsi dengan menerapkan model pembangunan desa yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca, dan pada saat bersamaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Menurut Darrel Webber, Sekretaris Jenderal RSPO, “Deklarasi ini merupakan sebuah terobosan yang sangat baik dalam rangka mengakselerasi pencapaian minyak sawit berkelanjutan sebagai norma. Pemerintah Kalimantan Tengah harus menjadi contoh tidak hanya untuk provinsi lainnya di Indonesia yang memproduksi kelapa sawit, tapi untuk negara produsen kelapa sawit lainnya. RSPO menyambut dan mendukung komitmen ini dan mengajak seluruh pemangku kepentingan di komunitas internasional dan di seluruh rantai pasok untuk juga turun memainkan perannya dalam mendukung tercapainya tujuan dari inisiatif ini.”

Darrel menambahkan, “Komitmen ini menunjukkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan termasuk pekebun sawit, dan organisasi non pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menjawab tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomis dalam produksi kelapa sawit.”