Dengan menggunakan sistem tender, kebijakan mandatori biodiesel semakin jauh dari harapan. Proteksi dibutuhkan pelaku biodiesel  karena rentan dengan fluktuasi harga komoditi dan minyak bumi.   

Ibarat angin segar di siang hari, kalangan produsen biodiesel menyambut gembira paket kebijakan ekonomi pemerintah. Salah satu isi paket ini berbunyi menurunkan impor minyak dan gas dan memperbesar biodiesel dalam solar sebagai penganti solar impor. Paket kebijakan ekonomi ini bertujuan memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam kebijakan mandatori tersebut, campuran biodiesel ditingkatkan dari 7,5% menjadi 10% mulai akhir tahun ini yang akan berlanjut pada tahun depan. 

Kandungan biodiesel yang ditingkatkan mencapai 10% mulai September sampai tahun depan diterapkan untuk sektor transportasi subsidi dan non subsidi. Sedangkan, pembangkit listrik ditargetkan menggunakan campuran biodiesel 20% atau B-20.

Dari data yang diperoleh SAWIT INDONESIA, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian telah menghitung peningkatan campuran B-10 untuk BBM subdisi mampu  menggantikan pemakaian solar sebesar 0,56 juta KL dari September hingga Desember 2013. Nilai penghematan devisa dapat mencapai Rp 4,59 triliun. 

Paulus Tjakrawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia, menyatakan kesiapan anggotanya membantu pemerintah untuk menyediakan pasokan biodiesel kepada sektor transportasi dan pembangkit listrik. Kendati demikian, dirinya meminta pemerintah konsisten menjaga kebijakan mandatori ini. Bukan hanya reaksi dari krisis yang terjadi sekarang tetapi  melihat jangka panjangnya.

“Daripada  impor bahan bakar minyak yang demikian besar lebih baik pakai produk Indonesia yang untuk lingkungan yang lebih baik juga, apalagi uangnya juga tidak kemana-mana. Jadi masalah ini dari berbagai segi harus diperhitungkan, ujar Paulus. 

Langkah cepat diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mendorong pemakaian biodiesel di sektor transportasi pada tahun 2014 sebesar 4,4 juta kL. Pelaksana mandatori ini berasal dari Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum BBM dan Pengguna Langsung BBM, serta Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Pengertian dari Pengguna Langsung BBM adalah perorangan maupun Badan Usaha yang menggunakan BBM untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Mengingat tingginya kebutuhan biodiesel membuat Pertamina mengambil langkah tender. Untuk jangka waktu dua tahun yaitu 2014-2015, total kebutuhan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dapat mencapai 6,6 juta KL atau per tahun sebesar 3,3 juta KL. Ali Mundakir, VP Corporate Communication Pertamina, dalam keterangan pers, menyebutkan nilai impor yang dapat dihemat mencapai US$ 2,6 miliar.  

Ali Mundakir  mengungkapkan selama ini Pertamina telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan Permen ESDM No.32 tahun 2008 dengan terus meningkatkan penggunaan FAME, dari semula hanya 126.098 kL atau setara dengan 2,4 juta kL Biosolar pada 2008 menjadi 669.245 kL atau setara 9,3 juta kL Biosolar pada 2012.

Sampai Oktober, sudah ada 17 perusahaan biodiesel yang mendaftar sebagai peserta tender. Tetapi, menurut Ali Mundakir, dua perusahaan tidak lolos ke tahapan berikutnya karena dinilai trader.Pertamina berencana mengumumkan pemenang tender pada Desember 2013.

Di sektor pembangkit listrik,  PT PLN mempunyai kebutuhan biodiesel diperkirakan 1,2 juta kL-1,3 juta kL pada tahun depan. Mochamad Sofyan, Kepala Divisi Energi  Baru dan Terbarukan PT PLN, mengatakan biodiesel campuran 10% mulai digunakan pembangkit listrik PLN pada Oktober. Hingga sisa waktu akhir tahun ini pemakaian biodiesel dapat mencapai 150 ribu kL. 

Konsumsi biofuel di pembangkit listrik PLN telah dimulai 2006. Jenis biofuel yang digunakan adalah biodiesel dan PPO atau olein. “Diharapkan semua pembangkit listrik beralih kepada biofuel pada tahun depan,” kata Mochamad Sofyan. 

Sadar dengan besarnya kebutuhan, PT PLN berencana melakukan tender untuk pembelian biodiesel. Menurut Mochamad Sofyan,  kemungkinan faktor pertimbangan tender yang utama terkait kemampuan produsen biodiesel untuk memenuhi kebutuhan PLN. Sebelumnya, pembelian biodiesel dan PPO dipasok oleh produsen biodiesel salah satunya Wilmar. Selain itu, jumlah pembelian masih dalam skala yangdiserahkan kepada unit pembangkit listrik. Dengan pertimbangan, produsen biodiesel terdekat dengan pembangkit. 

“Kalau terdekat disitu ada Wilmar ya Wilmar. Tetapi sekarang, karena pembelian biodiesel dalam skala besar akan diatur oleh PLN pusat. Dengan menggunakan model tender, unit pembangkit listrik di daerah dapat memesan langsung kepada pemenang,” kata Mochamad  Sofyan.

Sistem tender ini, ujar Mochamad Sofyan, akan mengikuti harga pasar dengan merujuk kepada pergerakan di perdagangan. Untuk sistem tender ini masih dikaji oleh PLN.

Dengan menggunakan tender ini artinya harga pasar dari baik Pertamina dan PLN akan memakai mekanisme business to business. Sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan, Bambang  Brodjonegoro, yang pada awal September masih menjabat Plt Badan  Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menjelaskan tidak akan ada kebijakan harga 

Referensi biodiesel untuk kalangan produsen. Karena dengan mekanisme harga pasar akan bergantung kepada negosiasi antara produsen dengan Pertamina dan  PLN. 

“Kalau kebijakan biodiesel ini berhasil  akan meningkatkan pasar di dalam negeri dengan sendirinya. Nantinya, campuran biodiesel ke solar dapat tumbuh hingga 15%  atau 30% seperti yang terjadi di Brazil,” ujar Bambang seperti dikutip dari Harian Kontan.

Immanuel Sutarto, Direktur Utama PT Eterindo Wahanatama Tbk, mengatakan mekanisme harga pasar ini dikhawatrikan kalau menggunakan harga terendah, maka yang terjadi produsen biodesel tanpa bahan baku akan kalah bersaing karena mesti beli bahan baku dari CPO, stearin atau olein. Jika tidak punya refineri sendiri yang terjadi perusahaan biodiesel harus beli olein dengan harga pasar.

Ditambahkan Immanuel, apabila Pertamina tetap gunakan harga pasar yang pemerintah tidak dapat ikut mengatur penyediaan dan harga bahan baku, pasti yang menang itu perusahaan punya bahan baku. Jika, pemerintah ikut penentuan tender kuantitas dan harga maka pemerintah akan membantu ketersediaan jumlah dan harga. 

Dari  pengalaman Immanuel Sutarto, sebaiknya tender juga memperhatikan kebutuhan tiap daerah dan jumlah kapasitas produksi pabrik yang dekat dengan lokasi penunjukan tender. Saat ini, perusahaannya mendapatkan penugasan dari Pertamina untuk suplai ke daerah Jawa Tengah seperti Boyolali dan Maos akibatnya menambah beban biaya transportasi. “Biaya transportasi dapat mencapai Rp 400 per liter,itu produsen yang nangggung biayanya,” papar Immanuel.

Dia pun menyarankan Pertamina membangun fasilitas tanki pencampuran biodiesel di depo penampungan. Karena selama ini, proses yang dilakukan berupa sistem direct mixing blending. Dengan sistem ini, truk pembawa biodiesel datang lalu dimasukkan dan dicampur langsung ke truk pembawa solar. “Resikonya jika di jalan ada hambatan sulit bagi truk biodiesel untuk setor ke depo. Kalau, diminta harus sewa tanki di depo jelas keberatan dong,” keluh Immanuel.

Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina, beberapa waktu lalu mengakui pihaknya berencana membangun fasilitas tanki pencampuran biodiesel dan solar di depo. Itu sebabnya, dia akan mengajak produsen biodiesel untuk bekerjasama dalam pembangunan tanki.

Menurut Paulus Tjakrawan, industri biodiesel sangat memerhatikan aspek harga dan teknis. Untuk harga untuk saat ini harganya lebih murah dari solar. Bulan September kemarin, Pertamina beli biodiesel seharga Rp.7.880 perliter, sedangkan solar industri Rp.9.800. Namun, menurutnya, harga tersebut merupakan harga September tetapi belum diketahui bulan depannya.

“Tentu saja, ada pengaruh dari harga sawit juga akan berpengaruh naik, tetapi kenaikannya apa hanya sesaat atau berkelanjutan itu belum pasti,” ujar Paulus. 

Dalam pandangan Paulus  Tjakrawan,  Pertamina maupun pemerintah semestinya mempertimbangkan perusahaan biodiesel yang tidak mempunyai kebun (sebagian besar adalah pionir industri BBN). Lalu dapat pertimbangkan kedekatan jarak lokasi produsen dengan depot Pertamina. Kalau semua hal tadi tidak dipikirkan pemerintah jelas yang akan tersingkir industri BBN tanpa kebun dan sedang dibangun saat ini. 

“Padahal, mereka sudah mempelopori industri BBN dimana saat itu di tahun 2006 belum ada kepastian, dan para investor yang telah dan sedang menanamkan investasinya,” papar Paulus. 

Subsidi Biodiesel

Yang menjadi pertanyaan, apabila pemerintah memakai skema harga pasar lalu bagaimana dengan nasib subsidi biodiesel? Karena sistem tender ini akan mencari harga terendah di bawah solar dan kemungkinan melihat harga antar sesama produsen. Padahal di negara manapun, pengembangan kebijakan biofuel tidak terlepas dari proteksi kepada industrinya misalkan dengan pemberian subsidi.

Dalam APBN-P 2013,harga Biodiesel sebesar Rp. 3.000,- per liter dan untuk Bioethanol Rp. 3.500,- per liter. Mekanisme subsidi diberikan apabila harga biodiesel berada di atas harga solar. Badan Keuangan Fiskal mencatat nilai subsidi BBN mencapai Rp 1,67 triliun dari Januari-Juli 2013. Anggaran ini dikeluarkan untuk menyubsidi konsumsi biodiesel yang mencapai 446.826 kL.

Sumber terpercaya Majalah SAWIT INDONESIA, menyebutkan muncul wacana subsidi biodiesel bakal dihapuskan dan aturan HPE biodiesel dihapus pula. Untuk selanjutnya akan dibahas penentuan formula harga biodiesel dengan formula MOPS. 

Paulus Tjakrawan merasa heran apabila subsidi BBN benar-benar dihapuskan. Karena Pemerintah seharusnya mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) termasuk penyediaan alokasi subsidi. Jika BBM fosil didukung oleh subsidi sedemikian besar dan bertahun-tahun, maka seharusnya dukungan untuk EBT harus tetap ada bahkan harus lebih besar.  

Dalam pandangan Togar Sitanggang, Manager Senior Musim Mas, selama ini produsen biodiesel tidak pernah merasakan subsidi apapu. Kalaupun ada subsidi harga BBN itu lebih ditujukan melindungi konsumen, bukan industrinya.

Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menegaskan tidak ada proteksi untuk produsen biodiesel karena sifatnya itu longterm dan jangka panjang. Nantinya, harga biodiesel tetap bergantung tender Pertamina yang ditawarkan ke produsen, apakah itu sesuai keinginan Pertamina atau tidak. “Tapi yang jelas Pertamina ingin  beli biodiesel dibawah harga solar,” ujar Susilo kepada SAWIT INDONESIA. 

Menurut Paulus, pemerintah sudah punya aturan tentang harga indeks BBN, sebaiknya  regulasi ini konsisten dijalankan . Hal yang semestinya dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan kajian segera secara mendalam dengan melibatkan semua sektor dari hulu hingga hilir, bagaimana membuat BBN bisa maju, mengurangi impor BBM, mengurangi emisi dan mengurangi penggunaan subsidi, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah adanya peraturan-peraturan, kebijakan yang lengkap dari hulu hingga hilir secara lengkap. (Qayuum)