Presiden SBY mengajukan konsep three plus one sebagai solusi untuk menghadapi gejolak yang terjadi di industri kelapa sawit. Solusi ini ditujukan kepada masalah harga, hambatan perdagangan, lingkungan ditambah lagi sosial. Selain itu, SBY menyarankan sinergi di antara berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, LSM, dan media.

Kondisi perekonomian Indonesia dan dunia kembali mengalami gejolak terutama emerging market industri kelapa sawit akibat turunnya volume ekspor dan harga CPO dunia. Hal ini perlu menjadi perhatian serius yang memerlukan sinergi kebersamaan antara pemerintah baik pusat dan daerah.
Pada 2006, Presiden SBY sempat menerima kunjungan tamu negara yang merupakan seorang pemimpin dari Uni Eropa. Dalam pertemuan tersebut, kelapa sawit mendapatkan sorotan sebagai faktor merusak lingkungan. Terus terang, kata SBY, pernyataan ini membuat dirinya tidak gembira dan menyanggah perkataan tamu tersebut.

“Saya minta, dia tidak begitu saja menggeneralisasi dan memvonis kelapa sawit identik dengan kerusakan lingkungan,” kata SBY dalam pidato pembukaan IPOC di Bandung.

Selanjutnya pada 2010, SBY bercerita pernah bertemu dengan kalangan aktivis NGO internasional salah satunya adalah Greenpeace. Disitu, dia mengajak supaya kalangan LSM dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Artinya, apabila ada kesalahan yang dilakukan silakan untuk dikritik. Tetapi setelah dilakukan perbaikan , maka sebaiknya mereka harus berani berkata kepada dunia bahwa kelapa sawit di Indonesia telah melakukan upaya perbaikan dan tidak merusak lingkungan. Sehingga, produk kelapa sawit itu tidak patut untuk diembargo dan dihambat, bahkan ditolak masuk.

Di Forum Asian Pacific Economic Cooperation (APCE), SBY mendapatkan laporan dari Gita Wirjawan selaku Menteri Perdagangan bahwasannya negosiasi cukup alot. Namun begitu, namanya negosiasi memiliki pola take and give dimana Indonesia harus memainkan peran yang dapat fleksibel. Tetap dengan tujuan supaya kelapa sawit diterima oleh negara lain dan bukan menjadi produk yang tidak diterima dunia.

“Kita harus fight apabila memang ada ketidakadilan terhadap komoditas yang diperdagangkan secara nasional maupun secara internasional,” papar lulusan Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973 ini.

Sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi, SBY mengajukan solusi bernama three plus one. Pertama, isu mengenai harga CPO yang diharapkan berdampak baik bagi Indonesia di mana harga stabil tetapi tidak boleh terlalu rendah. Sebagaimana sudah menjadi teori umum yaitu price is about supply and demand. Maka, ketika komoditas sawit membanjiri pasar di dunia tetapi permintaan sedang mengalami penurunan terutama negara Cina dan India. Akibat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di kedua negara tadi. Sementara Eropa dan Amerika Serikat belum sepenuhnya pulih secara signifikan. Hal ini berdampak kepada harga yang turun seperti itulah hukum ekonominya.

Sebagai solusi jangka menengah dan jangka panjang dari penurunan harga perlu ditunjang dengan meningkatnya lagi pertumbuhan ekonomi dunia. Tetapi, Indonesia tidak hanya menunggu pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, perlu diperkuat dengan dari pasar domestik melalui kontribusi palm oil untuk biofuel di dalam negeri. Jumlahnya dapat diperkirakan mencapai 3 juta-5 juta ton dan harapan saya minimal 20 % dari solar biofuel berasal dari palm oil.

Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan langkah mandatori apabila berhasil dijalankan akan meningkatkan permintaan secara pesat di dalam negeri dan memberikan insentif pula. Dampaknya, akan membuat harga minyak sawit lebih baik kembali.

Oleh karena itu, menurut SBY, dirinya sudah berbicara kepada menteri pertanian bahwa bulan depan perlu dirumuskan kebijakan mandatori biodiesel ini. Jika perlu akan dibuat instruksi presiden dan peraturan presiden. Kebijakan yang baik ini bisa saja masuk angin jika tidak ditindaklanjuti secara cepat karena dapat muncul masalah baru.

“Saya minta kepada menteri sekretaris negara untuk menghubungi menteri-menteri terkait dan segera rumuskan duduk bersama. Sebaiknya perlu diundang Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Dirut Pertamina, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian untuk dirumuskan secara bersama. Ini ide bagus karena semua setuju manfaatnya riil tetapi kalau tidak diimplementasikan lebih cepat maka sangat disayangkan,” imbuh SBY.

Di tingkat internasional, Indonesia dapat membangun kerjasama dengan negara sahabat seperti Malaysia sesama produsen CPO. Sebagai kepala pemerintahan di Indonesia, jelas SBY, dirinya menggunakan forum internasional dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Forum yang tersedia ini adalah G-21, APEC, forum ASEAN yang bertujuan sebagai kolaborasi regional dan global.

Solusi kedua, bagaimana menghadapi hambatan perdagangan dimana perlu dilakukan kegiatan negosiasi. Negosiasi ini ditekankan supaya Indonesia tak mudah menyerah dan jangan karena persaingan dagang lalu Indonesia dipersalahkan dan dicari-cari alasan sebagai perusak lingkungan. Untuk itu, kita mesti mendapatkan keadilan. Di dalam hubungan internasional itu ada strategi saling membalas. Artinya, apabila komoditas kita dihalangi masuk ke negara tertentu maka Indonesia juga dapat melarang impor komoditas dari negara tadi.

“Ada baiknya dilakukan sebuah kolaborasi dari pemerintah dan dengan dunia usaha. Begitupula dijalankan antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Kita akan bekerja dan terus bekerja,“ungkap putra asli Pacitan ini penuh semangat.

Solusi ketiga untuk bidang lingkungan, kata SBY, semua pemimpin usaha perkebunan kelapa sawit berpedoman kepada praktek lingkungan yang terbaik dan jangan rusak lingkungan. Sebab, presiden dan menteri sudah pasang badan. Jangan sampai, pemerintah bertarung di tingkat internasional namun diantara pelaku usaha ceroboh merawat lingkungan.

Dilanjutkan SBY, standar ISPO bagus dan diharapkan sertifikasi berjalan baik. Dengan demikian, kalau pemerintah membela sawit di di dunia internasional maka dari itu pemerintah tidak cemas apakah pelaku usaha memiliki sudah memiliki ISPO atau belum semua. “Ayo kita bekerjasama dan bermitra dengan LSM internasional. Jadikan LSM itu mitra bukan musuh,” papar SBY.

Dalam pandangan SBY, dunia ini penuh dengan perang persepsi sebaiknya para pemimpin industri sawit membangun opini dan counter opinion. Jika tidak dilakukan yang terjadi industri sawit akan dihakimi media. Sehingga terbangun persepsi benar kelapa sawit itu merusak lingkungan akibatnya kita yang rugi. Untuk itu, perlu digunakan cara yang cerdas dan riil bukan artifisial bahwa pelaku usaha benar menjaga kelestarian lingkungan.

Three plus one, ditambah dengan isu sosial. Menurut SBY, cegahlah konflik dengan rakyat dan berikan mereka pekerjaan. Jika perkebunan sawit tumbuh pastikan juga masyarakat tumbuh yang berpengaruh positif terhadap penghasilan mereka nantinya. Masyarakat yang diberikan pekerjaan akan mendapatkan hidup layak sehingga tidak perlu khawatir munculnya konflik dan kasus kekerasan.

“Manfaatkanlah CSR perusahaan dengan baik. Memang sepertinya ada anggaran tambahan tetapi itu bagian dari modal sosial, yang namanya modal itu akan pasti membawa kebaikan bagi perusahaan. Imbas baiknya, masyarakat ikut mengamankan dan mendukung perusahaan dimana masyarakat tinggal disitu. Itulah tiga plus satu, konkret sederhana tetapi harus segera dilaksanakan,” kata SBY.

Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang idealnya paling Berjaya. Berjaya untuk industrinya dan rakyat yang sama-sama kita cintai. SBY berpandangan peluang Indonesia sangatlah besar karena mempunya 250 juta jiwa yang mengarah kepada tumbuhnya kelas konsumsi dan tumbuhnya permintaaan. Tahun lalu, kelas menengah sekitar 45 juta jiwa yang akan meningkat pada 2030 sebesar 135 juta jiwa, itu artinya memerlukan pangan dan energi yang lebih.

Industri kelapa sawit yang diinginkan dalam jangka waktu 5-15 tahun mendatang yang bersifat kuat berkelanjutan dan berdaya saing. Kesemua hal ini dibutuhkan guna menghadapi gejolak dan krisis yang silih berganti.

Demi menuju ke arah sana, jelas SBY, perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab antara tiga pihak, yang bisa disebut kontrak tanggung jawab. Pertama,negara disini saya bicara pemerintah adalah pusat dan daerah. Tanggung jawab negara dan kepala daerah seperti gubernur walikota sebaiknya tidak membuat regulasi yang aneh maupun bertentangan dengan kepentingan nasional.

Sebaiknya pemerintah daerah, imbuh SBY, memberikan perijinan untuk kemudahan berusaha. Pemimpin daerah apabila ingin daerahnya maju, ekonomi bergerak, lapangan kerja tercipta, maka harus mengundang investor dan membuat bisnisnya hidup. Jika bisnis berjalan baik maka pajak diperoleh dan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga pasti akan terpilih kembali waktu pilkada nanti.

Sekarang tanggung jawab pelaku usaha dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Lalu perkuat industri hilir supaya kalau krisis terjadi maka dapat memanfaatkan pasar domestik. Potensi menghasilkan produk-produk turunan yang dapat masuk ke dalam pasar kita karena permintaan ada. “Tentu keterkaitan antara hulu dan hilir juga penting karena mengembangkan industri hilir akan didukung dengan pasokannya,” ujar SBY.

SBY meminta perusahaan untuk alokasikan dana bagi kegiatan riset pengembangan dan inovasi. Sebab, hal inilah yang menjadi kelemahan perusahaan Indonesia lantaran kurang kuat di bidang riset. Elemen daya saing adalah kegiatan riset menjadi hal utama sektor industri swasta.

Yang ketiga, ada tanggung jawab civil society dalam hal ini diperlukan peranan dari NGO dan media massa. Jadi, silakan mereka mengontrol dan kritisi kebijakan dibuat pemerintah termasuk pula dunia usaha kelapa sawit. Jika kurang bagus maka katakan itu kurang bagus, kalau lalai ya sebaiknya katakanlah lalai supaya tahu dan bisa bercermin. Namun, sesudah ada perbaikan dari kritikan yang diberikan tadi kemudian terjadi perubahan sesuai standar global. Dalam hal ini, NGO dan pers semestinya menjelaskan pula bahwa dunia industri sudah berubah. Hal ini penting dijalankan karena kalau tidak nanti Indonesia sendiri yang merugi. Akibatnya, dunia akan menghambat produk sawit kita karena harus diingat kompetisi global itu keras termasuk perdagangan antar komoditas.