Advertisements
JAKARTA, SAWITINDONESIA – Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mengatakan badan layanan umum CPO Fund idealnya berada di bawah Kementerian Pertanian atau Kementerian ESDM. Pasalnya, kedua lembaga ini mengetahui jumlah kebutuhan pembiayaan industri sawit.
“Kalau badan tersebut satu bagian dari Kementerian Keuangan, saya pikir aneh juga. Idealnya, dana tersebut masuk rekening di luar APBN seperti non treasury,”ujar Fadhil via telepon.
Dalam sejumlah kesempatan, Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bekerja sebagai pengelola dana pungutan ekspor. Kegiatan lembaga ini dapat diaudit akuntan independen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh SAWIT INDONESIA, BLU berada di bawah Kementerian Keuangan. Kiagus Ahmad Badaruddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, menyebutkan terdapat dua direktorat Kementerian Keuangan yang dipertimbangkan sebagai pengelola dana CPO Fund.
Direktorat tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Badan Kebijakan Fiskal. “Sudah ada keputusan bahwa di bawah Kementerian Keuangan, tapi sekarang lagi dicari tempat tempatnya. Tujuannya, supaya dana ini bisa dikelola tanpa bertentangan dengan peraturan,” kata Kiagus Ahmad Badaruddin seperti dilansir dari harian Kontan.
Dana ini diambil dari pungutan ekspor CPO yang direncanakan sebesar US$ 50 per ton dan produk olein sebesar US$ 30 per ton. Mekanisme ini dipakai selama harga CPO di bawah US$ 750 per ton. Pungutan ekspor ini mulai berjalan pada Mei 2015.
Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, menyebtkan badan pengelola CPO Fund sebaiknya memenuhi tiga kriteria. Pertama, status badan ini punya aspek legitimasi berbasis hukum. Kedua, memenuhi syarat acceptable. Kriteria terakhir, badan ini harus akuntable dan transparan.
Artikel Terkait Lainnya
JAKARTA – Manajer Program Hukum dan Masyarakat Epistema Institute, Yance Arizona mengutarakan, eksistensi masyarakat adat sangat perlu diakui negara. Bahkan, tak cukup hanya pengakuan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dilapanagn faktanya masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Yance menyatakan, kalau sebelumnya hutan adat adalah hutan negara, setelah putusan MK 35/2012, hutan adat adalah […]
Advertisements Medan – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan proses eksekusi lahan sawit milik pengusaha DL Sitorus seluas 47 ribu ha di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sudah selesai. Kejaksaan Agung sudah menyerahkan lahan tersebut kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Perkara DL Sitorus menyangkut barang bukti seluas 47 ribu ha sudah diserahkan secara […]
KOTA KINABALU – Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Ewon Ebin mengatakan, salah satu dari tiga proyek yang memanfaatkan minyak sawit atau biorefinery di Sabah dan Sarawak, telah disetujui oleh komite Bioeconomy Transformation Programme (BTP). Genting Plantations Berhad bakal berkolaborasi dengan Elevance Renewable Sciences, sebuah perusahaan kimia asal Amerika Serikat, untuk membangun biorefinery. Seperti tulis […]
Advertisements Amerika Serikat – Merujuk laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan dunia, Forest Heroes, menuding perusahaan sawit PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) bertaggung jawab terhadap kerusakan hutan tropis. Sebelumnya PT Astra Agro Lestari Tbk telah berjanji tidak bakal membangun perkebunan kelapa sawit di hutan tropis, tetapi Forest Heroes menganggap janji PT Astra Agro […]
HERSHEY – Perusahaan Hershey, April 2015 melaporkan hasil penggunaan bahan baku dari sumber minyak sawit berkelanjutan, yang didukung lewat kerjasama strategis dengan The Forest Trust (TFT). Tercatat Harshey, telah menggunakan minyak sawit berkelanjutan sebanyak 94% dari semua pabrik yang menggunakan minyak sawit secara global. Kabarya Harshey, sedang melakukan pemetaan rantai pasok hingga ke perkebunan, yang […]
