JAKARTA, SAWITINDONESIA – Perwakilan dari GAPKI, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekppir) dan didampingi Pemimpin Redaksi Majalah SAWIT INDONESIA mengajukan usulan perubahan PP 71/2014 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Hadi Daryanto, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menyebutkan peluang revisi PP 71/2014 tetap dibuka. Oleh karena itu, pemerintah sebagai simpul negosiator menunggu masukan dari pemangku kepentingan.

“Kami juga memperhatikan kepentingan dari dunia usaha. Karena dunia usaha ini operator pembangunan,” kata Hadi Daryanto pada Rabu kemarin (10/04).

Kedatangan asosiasi pelaku usaha dan petani ini bagian dari tindak lanjut Diskusi Majalah SAWIT INDONESIA bertemakan “Gambut: Pengelolaan dan Penerapan Berkelanjutan demi Kemakmuran Bangsa pada 26 Maret 2015, di Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut Hadi Daryanto meminta usulan dari peserta yang berasal dari perusahaan, petani, masyarakat, dan LSM terhadap rencana perubahan PP 71/2014.

Usulan yang diajukan berjudul Telaah Manfaat dan Kerugian Apabila PP 71/2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Tidak Direvisi. Usulan ini berbentuk matriks yang terdiri dari kategori  yaitu Lahan Gambut yang Tidak Dibebani Izin(Belum Dibuka) dan Lahan Gambut yang Telah Dibebani Izin/Dikelola.

Dalam kategori Lahan Gambut yang Tidak Dibebani Izin, ada sejumlah kerugian yang akan dialami pemerintah apabila revisi tidak berjalan. Antara lain tidak ada kontribusi perekonomian daerah dan nasional, beberapa fungsi pemerintahan dan perekonomian daerah harus direalokasi karena masuk dalam kriteria fungsi lindung, dan hilangnya kesempatan bekerja dan berusaha masyarakat.

Untuk kategori Lahan Gambut yang Telah Dibebani Izin/Dikelola, perwakilan pelaku usaha mengutarakan pendapatnya. Purwadi Soeprihanto, Direktur Eksekutif APHI, mengatakan dalam telaahnya apabila PP 71/2014 tidak direvisi yang terjadi berkurangnya pasokan bahan baku kepada industri pengolahan sehingga kapasitas produksi industri menjadi tidak terpenuhi. Selain itu, potensi kehilangan investasi sebesar Rp 103 Triliun dan hilangnya lapangan pekerjaan untuk 300 ribu orang.

Tofan Mahdi, Juru Bicara  GAPKI, menambahkan kerugian yang dialami industri sawit dengan penerapan PP 71/2014 adalah kehilangan devisa negara sebesar Rp 136 Triliun dan mempersulit pengembangan untuk petani sawit.

Hadi Daryanto mengatakan usulan ini akan dikaji tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena usulan yang baru masuk dari LSM dan pelaku usaha serta petani ini. Pihaknya masih menunggu hasil studi dari para akademisi.

“Sebaiknya, Majalah SAWIT INDONESIA membuat diskusi bertemakan gambut di daerah lain seperti Kalimantan dan Papua untuk menyerap aspirasi  di daerah tersebut,” usul Hadi.

Dalam kesempatan tersebut, Qayuum Amri, Pemimpin Redaksi Majalah SAWIT INDONESIA, menyatakan siap mendukung revisi PP 71/2014 melalui kegiatan diskusi untuk menerima pandangan dari dunia usaha dan petani. “Kami berencana mengadakan di daerah lain lagi untuk diskusi gambut. Tentu saja, kegiatan ini mesti bersinergi dan butuh dukungan pelaku usaha serta lainnya,” pungkas Qayuum.